Anggota MKD DPR RI Heru Widodo saat mengikuti Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/6/2024). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam upaya menjaga kehormatan dan marwah Lembaga Legislatif, telah melakukan sosialisasi dengan Polda Jawa Barat terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI. Pada pertemuan tersebut, Anggota MKD DPR RI Heru Widodo menjelaskan pentingnya penegakan hukum terhadap penggunaan TNKB palsu atau disalahgunakan oleh pihak yang bukan berwenang karena hal ini bisa merusak citra baik DPR RI.

"Pertemuan MKD kali ini dengan Polda Jawa Barat yaitu kita melakukan sosialisasi terkait dengan TNKB khusus anggota DPR RI yang mungkin selama ini banyak dipalsukan atau disalahgunakan oleh orang yang sebetulnya bukan menjadi kewenangannya. Kita memberikan penjelasan sekaligus sosialisasi kepada Polda Jawa Barat tidak perlu ragu, tidak perlu takut ketika ada TNKB atas nama DPR RI, yang kemudian itu tidak sesuai dengan ketentuannya," kata Heru Widodo kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, kata Heru, juga menegaskan bahwa jika ada pihak yang menggunakan plat anggota DPR RI tanpa izin, ini merupakan pelanggaran pidana. Hal tersebut akan segera ditangani oleh penegak hukum.

"Sebetulnya kalau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini untuk anggota DPR RI. Tetapi, kalau kemudian ada masyarakat secara umum kemudian menggunakan plat anggota DPR RI, maka itu pidana. Itu bukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang memprosesnya. Tetapi itu adalah ranahnya penegakan hukum. Contoh misalnya kemarin terjadi di Jakarta, itu kita limpahkan kepada kepolisian, yang kemudian nanti akan ditindak, kemudian nanti akan diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi Fraksi PKB itu juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat atas kerjasama yang telah terjalin. Dia berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk menjaga integritas TNKB DPR RI dan citra baik Lembaga Legislatif (DPR RI) ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mensosialisasikan TNKB DPR RI. Kami akan terus berkoordinasi untuk mencegah penyalahgunaan TNKB ini dan menjaga citra baik DPR RI," tutupnya. (aas/aha)